Isu toleransi dan radikalisme terkait erat dengan kewenangan pemerintah dalam Urusan Pemerintahan Umum, yang di daerah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Provinsi Jawa Barat oleh sebagian kalangan dipersepsikan sebagai Provinsi dengan tingkat intoleransi yang tinggi. Selain itu, potensi ancaman radikalisme atau ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
