POLEMIK terkait pengangkatan perwira militer aktif menjadi Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, menjadi bagian penting dari tata kelola aturan yang kurang tegas dan ketat.
Menurut Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, pihak yang menolak kebijakan itu maupun yang mendukung memiliki pijakan dan argumentasi legal-politik yang sama kuat.
