Perekonomian Indonesia pada kuartal I 2025 hanya tumbuh sebesar 4,87% year-on-year (yoy), angka yang mencerminkan adanya perlambatan signifikan di tengah tekanan global dan konsumsi domestik yang melemah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan terukur dengan meluncurkan kebijakan Stimulus Ekonomi Paket Juni 2025.
Langkah ini bukan hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga untuk mendorong belanja konsumsi selama musim libur sekolah dan membantu sektor-sektor strategis yang terpukul oleh perlambatan aktivitas ekonomi.
Besaran dan Sumber Dana Stimulus
Paket stimulus ini memiliki total nilai sebesar Rp 24,44 triliun (sekitar US$ 1,5 miliar). Mayoritas dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara kontribusi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 850 miliar untuk mendukung subsidi tol dan program lain.
Sumber dana ini didesain agar tidak menambah beban utang negara secara signifikan, dengan memaksimalkan efisiensi belanja negara dan partisipasi sektor publik melalui BUMN.
Rincian Kebijakan Stimulus
Stimulus ini disusun menjadi enam kebijakan utama yang menyasar langsung konsumsi masyarakat dan penguatan sektor tenaga kerja.
1. Diskon Transportasi
Pemerintah memberikan insentif dalam bentuk diskon bagi pengguna transportasi publik selama Juni hingga pertengahan Juli 2025. Kebijakan ini meliputi:
- Diskon 30% untuk tiket kereta api jarak jauh.
- Penghapusan PPN 6% untuk tiket penerbangan.
- Diskon 50% untuk tarif kapal laut antarprovinsi.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pergerakan wisatawan dan menghidupkan kembali industri pariwisata dan perdagangan antardaerah.
2. Diskon Listrik 50%
Potongan tarif listrik sebesar 50% diberikan kepada 79,3 juta rumah tangga pelanggan dengan daya ≤ 1.300 VA selama dua bulan. Program ini mengulang skema serupa yang sebelumnya berhasil menahan tekanan inflasi energi.
3. Diskon Tol Nasional
Sebanyak 110 juta pengguna jalan tol akan menikmati diskon tarif sebesar 20% untuk seluruh ruas tol nasional selama periode Juni hingga Juli. Kebijakan ini didukung penuh oleh BUMN pengelola jalan tol dan difokuskan untuk mendukung mobilitas selama musim liburan.
4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pangan
Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat kartu sembako akan menerima tambahan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan serta 10 kg beras setiap bulan selama dua bulan. Total dana untuk program ini mencapai hampir Rp 12 triliun.
Kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dan mendukung konsumsi rumah tangga menengah ke bawah.
5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Program ini menyasar 17,3 juta pekerja formal dengan gaji ≤ Rp 3,5 juta serta 565 ribu guru honorer. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan langsung sebesar Rp 600.000 selama dua bulan.
BSU dirancang untuk mempertahankan daya beli pekerja sektor padat karya dan tenaga pendidik non-PNS.
6. Diskon Iuran Asuransi dan JKK
Pemerintah memberikan subsidi sebesar 50% terhadap iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk sektor padat karya. Ini mencakup industri seperti tekstil, alas kaki, elektronik ringan, dan furniture.
Kebijakan ini penting untuk menjaga produktivitas industri sambil tetap melindungi keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Analisis Politik dan Ekonomi
Kebijakan ini tidak hanya menjadi intervensi fiskal, namun juga mencerminkan sinyal politik dari pemerintahan Prabowo–Gibran yang ingin menegaskan komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.
Di sisi ekonomi, langkah ini realistis untuk mendorong konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia. Namun para analis mencatat bahwa efek stimulus ini kemungkinan hanya akan menambah pertumbuhan sekitar 0,1–0,2% saja, sehingga total pertumbuhan 2025 diperkirakan tetap berkisar 4,8%.
Di sisi politik, stimulus ini memperkuat persepsi publik akan kesigapan pemerintah dalam mengelola isu ekonomi. Namun tetap ada kritik terhadap efektivitas jangka panjang karena sifat stimulus yang sementara.
Evaluasi dan Tantangan ke Depan
Beberapa catatan penting dalam implementasi kebijakan ini antara lain:
- Ketepatan penyaluran bantuan sosial agar tidak bocor atau tumpang tindih.
- Monitoring efektivitas stimulus terhadap konsumsi dan mobilitas masyarakat.
- Menjaga keseimbangan fiskal di tengah kebutuhan belanja infrastruktur dan pembayaran subsidi energi.
- Mengantisipasi dampak eksternal seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan kenaikan harga pangan global.
Nafas lega di tekanan inflasi !
Paket Stimulus Ekonomi Juni 2025 menunjukkan bahwa pemerintah cukup adaptif dalam merespons sinyal pelemahan ekonomi. Kebijakan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk bernapas di tengah tekanan inflasi dan stagnasi pendapatan.
Namun, efektivitas kebijakan akan sangat tergantung pada akurasi penyaluran, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas fiskal.
Sebagai seorang analis politik, saya melihat stimulus ini sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan ekonomi menjelang masa transisi pemerintahan Prabowo yang akan memasuki tahun fiskal pertamanya. Ini adalah tes awal terhadap janji stabilitas dan pertumbuhan yang digaungkan selama masa kampanye.
