Kota Medan kembali menjadi sorotan publik, bukan hanya karena geliat pertumbuhan ekonominya, tetapi juga lantaran langkah progresif DPRD yang menekan Pemko Medan agar lebih serius mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam berbagai rapat, sidang paripurna, hingga forum konsultasi publik selama semester pertama 2025, DPRD Medan terus menggaungkan pentingnya keberpihakan kebijakan dan anggaran nyata pada UMKM. Sejak pandemi berakhir, sektor ini terbukti menjadi penyelamat ekonomi dan pencipta lapangan kerja baru, sehingga kebutuhan memperkuatnya kian mendesak di tengah persaingan pasar yang makin ketat.
Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait UMKM
Salah satu tonggak penting upaya mendukung UMKM di Medan adalah pengesahan Perda No.3/2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM. Regulasi ini tidak sekadar normatif, tetapi menuntut komitmen Pemko Medan dalam hal kemudahan perizinan, insentif pajak, kemudahan akses pasar, hingga wajib belanja 40% barang/jasa pemerintah dari pelaku usaha lokal. Namun, implementasi di lapangan masih banyak terkendala, terutama karena Perwal (Peraturan Wali Kota) pelaksana yang hingga pertengahan 2025 belum terbit maksimal. Fraksi-fraksi di DPRD, terutama dari Demokrat, PAN, dan PKS, menyoroti lambannya birokrasi dan minimnya pendampingan teknis yang menjangkau pelaku UMKM sampai ke tingkat kelurahan.
Rapat Dewan: Tekanan untuk Realisasi Bantuan
Dalam rapat pleno dan konsultasi publik, DPRD Medan mendesak alokasi anggaran lebih besar dari Pemko Medan. Ketua DPRD Hasyim SE menegaskan, bantuan keuangan langsung, pelatihan pemasaran digital, serta subsidi alat produksi harus segera didorong. Tidak hanya soal uang, namun juga ekosistem: kemitraan antara pengusaha besar-lokal, kemudahan akses perbankan, dan fasilitasi legalitas usaha menjadi kunci. Dewan juga mengusulkan ASN wajib menggunakan produk lokal (sepatu, pakaian, souvenir), sebagai langkah simbolis mendorong kepercayaan pada produk UMKM sendiri.
Tantangan di Lapangan: Anggaran, Birokrasi, dan SDM
Walau Perda sudah ada, realisasi bantuan untuk UMKM masih jauh dari harapan. Tahun 2024–2025, anggaran bantuan Pemko hanya sekitar Rp8 miliar untuk modal dan Rp1,5 miliar peralatan. Jumlah ini dinilai DPRD dan pelaku usaha terlalu minim jika dibandingkan dengan jumlah UMKM Medan yang diperkirakan mencapai puluhan ribu unit. Banyak pelaku usaha mikro belum mendapat sentuhan program, baik berupa kredit murah, pelatihan, sertifikasi halal gratis, atau pemasaran digital. Kesenjangan ini membuat dewan terus mengawal agar Pemko Medan menaikkan anggaran dan memperbanyak bantuan langsung di APBD perubahan.
Kelembagaan dan Regulasi Teknis yang Lambat
Salah satu tantangan krusial adalah lambatnya lahir Perwal yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan Perda. Tanpa Perwal, implementasi wajib belanja barang/jasa pemerintah dari UMKM, mekanisme pengajuan bantuan, dan pembinaan SDM di lapangan berjalan lamban. Komisi III DPRD juga mengkritik minimnya program pelatihan manajemen dan branding digital yang bisa menjangkau pelaku usaha di kecamatan dan kelurahan. Hal ini berpotensi membuat UMKM tertinggal dan tidak mampu naik kelas ke pasar nasional ataupun ekspor.
Pembinaan SDM dan Pemasaran
Di lapangan, masih banyak UMKM Medan yang kesulitan mengakses pelatihan, sertifikasi, dan bantuan promosi. Diskoperindag diharapkan lebih aktif turun ke komunitas, menyelenggarakan pelatihan digital marketing, pengelolaan keuangan, hingga pendampingan sertifikasi halal dan izin edar. Pemberdayaan UMKM secara menyeluruh akan membantu mereka lebih siap menghadapi era pasar digital dan perubahan pola konsumsi pasca-pandemi.
Peluang, Efek Multiplikasi, dan Daya Saing Daerah
Dengan dukungan regulasi dan pembiayaan Pemko Medan yang optimal, UMKM Medan mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal baru. Sektor ini menjadi benteng utama mengurangi pengangguran terbuka, sekaligus menciptakan inovasi produk-produk baru yang berpotensi ekspor. Setiap bantuan nyata akan berdampak langsung pada roda ekonomi keluarga dan komunitas di tingkat akar rumput.
Produk Lokal dan Citra Kota
Pemko Medan intruksikan penggunaan produk UMKM oleh ASN, institusi pendidikan, hingga swasta akan meningkatkan kepercayaan konsumen pada kualitas produk lokal. Jika didukung promosi dan sertifikasi, citra Kota Medan sebagai pusat kreativitas dan kuliner Sumatera Utara akan semakin menguat, mendorong daya tarik wisata serta investasi baru di sektor industri kreatif dan makanan.
Inovasi, Ekspor, dan Kolaborasi
Dengan program pembinaan yang serius, UMKM Medan bisa didorong menjadi eksportir baru—terutama produk fashion, makanan olahan, dan kerajinan tangan. Kolaborasi dengan marketplace nasional, event pameran, serta promosi digital yang difasilitasi Pemko dapat mempercepat ekspansi produk Medan ke pasar nasional maupun mancanegara. Baca juga tentang DPR Sudah Lama Menduga Ada ASN Kominfo Lindungi “Judol”.
Tabel Ringkasan Dorongan DPRD Medan untuk UMKM
| Isu Strategis | Rekomendasi Utama Dewan |
|---|---|
| Perda UMKM | Segera terbitkan Perwal dan sosialisasi intensif |
| Anggaran | Tambah dana APBD untuk bantuan & pelatihan |
| Pemasaran & SDM | Pelatihan manajemen, branding, digital marketing |
| ASN Pakai Lokal | Instruksikan ASN gunakan produk UMKM Medan |
| Sertifikasi | Fasilitasi halal gratis dan kemasan standar |
Pemko Medan: Jalan Panjang Mewujudkan UMKM Tangguh
Dorongan DPRD kepada Pemko Medan untuk memperkuat UMKM bukan sekadar slogan, tapi kebutuhan strategis dalam menghadapi persaingan global dan ancaman krisis ekonomi. Dibutuhkan kolaborasi serius antara legislatif, eksekutif, dan komunitas pelaku usaha agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan. Jika ekosistem UMKM dikelola serius, Kota Medan punya peluang besar menjadi role model daerah yang ekonominya kokoh, inklusif, dan inovatif. Ikuti terus perkembangan kebijakan UMKM, pelatihan, dan peluang bisnis di portal berita kami rujukan utama inspirasi usaha kecil dan ekonomi rakyat!
