Polri Tangani 718 Kasus Judol, 1.164 Tersangka Dijerat Polri kembali memaparkan perkembangan penindakan perjudian daring atau judol sepanjang 2026. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kepolisian telah mengungkap 718 kasus, menetapkan 1.164 tersangka, serta menyita barang bukti bernilai Rp1,75 triliun. Angka tersebut menunjukkan operasi penindakan judol tidak hanya menyasar pemain kecil, tetapi juga jaringan yang mengelola situs, rekening, aset digital, hingga kelompok lintas negara.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri dalam peringatan Hari Bhayangkara ke 80 di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Bogor, pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam pidatonya, Listyo menegaskan pemberantasan perjudian daring menjadi salah satu perhatian besar pemerintah, bersama penanganan narkoba dan penyelundupan. Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir 278 ribu situs dan konten perjudian daring.
Angka Penindakan yang Jadi Sorotan Nasional
Data 718 kasus judol dengan 1.164 tersangka menjadi salah satu catatan besar dalam laporan kinerja Polri tahun ini. Jumlah tersebut tidak berdiri sendiri, sebab diikuti penyitaan barang bukti dengan nilai fantastis. Polri menyebut barang bukti yang telah disita mencapai Rp1,75 triliun.
Angka ini menggambarkan bahwa perjudian daring bukan lagi kejahatan kecil yang hanya melibatkan transaksi receh. Di balik layar, ada jaringan pengelola, promotor, operator, admin keuangan, pemilik rekening, penyedia aset digital, dan pihak yang membantu menyamarkan aliran uang.
718 Kasus Terungkap
Pengungkapan 718 kasus menunjukkan bahwa penindakan berlangsung di banyak wilayah dan berbagai tingkatan. Ada perkara yang menyasar pemain, ada pula yang membidik operator situs, bandar, penyedia rekening, serta jaringan yang mengatur transaksi. Polri kini dihadapkan pada pola kejahatan yang bergerak cepat karena situs dapat berganti domain dalam waktu singkat.
Penanganan kasus judol membutuhkan kerja teknis yang rumit. Penyidik tidak cukup hanya menangkap orang yang sedang bermain. Mereka harus menelusuri perangkat, percakapan digital, rekening, server, hosting, akun kripto, hingga aliran dana yang berpindah melalui banyak jalur.
1.164 Tersangka Sudah Ditetapkan
Penetapan 1.164 tersangka memperlihatkan bahwa perkara judol memiliki banyak peran. Tidak semua tersangka berada pada posisi yang sama. Ada yang menjadi pengendali, admin, perekrut, operator layanan pelanggan, pengelola promosi, penampung dana, hingga pihak yang meminjamkan identitas untuk rekening.
Pemetaan peran menjadi penting agar proses hukum tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan. Jika penyidikan dapat menembus pengendali dan penerima keuntungan, penindakan akan jauh lebih terasa.
Barang Bukti Rp1,75 Triliun
Nilai barang bukti Rp1,75 triliun menjadi bagian paling mencolok dari laporan Polri. Dalam perkara judol, barang bukti tidak selalu berupa uang tunai. Bentuknya bisa berupa saldo rekening, aset digital, perangkat elektronik, dokumen transaksi, kendaraan, properti, atau aset lain yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
Penyitaan nilai besar menandakan Polri mulai menekan sisi keuangan dari perjudian daring. Cara ini penting karena jaringan judol hidup dari perputaran uang. Bila hanya situs diblokir tetapi uang tetap mengalir, jaringan mudah membuat situs baru dan kembali beroperasi.
Menekan Aliran Uang
Judol bergerak melalui rekening bank, dompet digital, payment gateway, aset kripto, dan rekening nominee. Rekening nominee adalah rekening atas nama orang lain yang dipakai untuk menyamarkan pemilik dana sebenarnya. Pola seperti ini menyulitkan penyidik karena nama di rekening belum tentu menjadi pengendali utama.
Karena itu, penelusuran aliran uang perlu melibatkan banyak pihak. Polri membutuhkan dukungan PPATK, OJK, perbankan, penyedia dompet digital, dan platform aset digital. Dengan begitu, aliran dana dapat dibekukan lebih cepat sebelum berpindah ke tempat lain.
Penyitaan Harus Menyasar Aset Hasil Kejahatan
Penyitaan aset menjadi langkah penting karena memberi tekanan langsung pada keuntungan jaringan. Dalam banyak kasus, pelaku tidak takut kehilangan situs karena domain baru dapat dibuat. Namun, kehilangan dana, rekening, perangkat, dan aset membuat jaringan lebih sulit bergerak.
Jika penyidik menemukan unsur pencucian uang, perkara dapat dikembangkan lebih jauh. Jalur ini membuat aparat tidak hanya mengejar tindak perjudian, tetapi juga uang yang dihasilkan dari aktivitas ilegal tersebut.
Perang melawan judol tidak cukup dilakukan dengan menutup situs. Uang, rekening, dan jaringan operator harus diputus agar bisnis ilegal itu tidak tumbuh ulang dengan nama baru.
Pemblokiran 278 Ribu Situs dan Konten
Selain penindakan pidana, Polri bersama Komdigi juga memblokir 278 ribu situs dan konten perjudian daring. Pemblokiran ini dilakukan untuk menekan ruang promosi dan akses masyarakat terhadap layanan ilegal. Namun, pemblokiran bukan pekerjaan sekali jadi karena situs baru terus bermunculan.
Jaringan judol biasanya memakai banyak domain cadangan. Saat satu situs diblokir, pengguna dapat diarahkan ke alamat lain melalui pesan pribadi, grup tertutup, iklan terselubung, atau tautan pendek. Inilah alasan pemblokiran harus berjalan bersama penyidikan.
Domain Berganti dengan Cepat
Salah satu tantangan terbesar adalah kecepatan pelaku mengganti domain. Nama situs dapat berubah, tetapi tampilan, sistem pembayaran, dan database pengguna tetap terhubung ke jaringan yang sama. Pelaku juga memakai server luar negeri untuk memperlambat proses penindakan.
Dengan pola seperti itu, pemblokiran harus didukung analisis digital. Aparat perlu melihat hubungan antar domain, alamat server, akun promosi, nomor kontak, rekening, dan pola transaksi. Jika hanya memblokir halaman depan, jaringan inti masih bisa bertahan.
Konten Promosi Jadi Jalur Masuk
Judol tidak hanya hadir lewat situs utama. Promosinya menyebar melalui komentar media sosial, grup percakapan, iklan terselubung, video pendek, hingga siaran langsung. Banyak konten memakai bahasa hiburan agar tidak langsung terlihat sebagai promosi judi.
Karena itu, Komdigi memiliki peran penting dalam membersihkan ruang digital. Polri bertugas menindak jaringan dan pelaku, sementara Komdigi membantu memutus akses serta menurunkan konten yang menjadi pintu masuk pengguna baru.
Kasus Hayam Wuruk Jadi Perkara Menonjol
Salah satu perkara besar yang disorot Kapolri adalah jaringan perjudian daring internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Bareskrim Polri mengungkap jaringan ini beroperasi dari gedung perkantoran dan melibatkan ratusan warga negara asing.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan ratusan orang dan menetapkan 291 tersangka. Dari jumlah itu, 287 orang merupakan warga negara asing, sedangkan 4 orang merupakan warga negara Indonesia yang diduga membantu operasional jaringan.
Mengelola 145 Domain
Jaringan Hayam Wuruk disebut mengoperasikan 145 domain atau situs perjudian daring secara bergantian. Cara ini dipakai untuk menghindari pemblokiran. Ketika satu domain tidak dapat diakses, domain lain dapat digunakan sebagai pengganti.
Server dan hosting jaringan tersebut diketahui berada di luar negeri. Pola ini memperlihatkan bahwa operator judol mencoba memanfaatkan batas yurisdiksi negara. Mereka beroperasi di Indonesia, tetapi sebagian infrastruktur digital ditempatkan di negara lain.
Barang Bukti Digital dalam Jumlah Besar
Dalam kasus Hayam Wuruk, penyidik menyita ratusan perangkat elektronik, mulai dari telepon genggam, laptop, monitor, komputer, Mac Mini, router, paspor, hingga uang tunai berbagai mata uang. Perangkat tersebut menjadi kunci untuk membuka struktur kerja jaringan.
Digital forensik menjadi tahap penting. Dari perangkat itulah penyidik dapat membaca percakapan, akses situs, data pengguna, catatan transaksi, peran masing masing tersangka, dan hubungan dengan pihak lain di luar lokasi penggerebekan.
Peran Tersangka Berlapis
Perkara Hayam Wuruk memperlihatkan bahwa jaringan judol bekerja seperti perusahaan ilegal. Ada pembagian tugas yang jelas. Polisi menyebut ada customer service, programmer, admin pemasaran, admin keuangan, peserta pelatihan, dan pendukung operasional.
Pembagian peran seperti itu memperkuat dugaan bahwa perjudian daring tidak lagi dikelola secara sederhana. Operasionalnya memakai struktur kerja, target transaksi, promosi digital, dan sistem pembayaran yang tertata.
Customer Service dan Admin Pemasaran
Customer service berperan melayani pengguna, memberi instruksi, menjawab keluhan, dan menjaga agar pemain tetap aktif. Admin pemasaran bertugas menarik pengguna baru melalui promosi, pesan langsung, atau konten digital. Dua posisi ini menjadi ujung tombak jaringan dalam mempertahankan aliran uang.
Peran ini sering terlihat ringan, tetapi dalam hukum pidana tetap dapat dianggap bagian dari operasional. Mereka membantu sistem berjalan dan membuat pengguna terus terhubung dengan situs ilegal.
Programmer dan Admin Keuangan
Programmer bertugas menjaga sistem situs, membuat perubahan teknis, serta memastikan layanan tetap berjalan meski domain berganti. Admin keuangan mengatur keluar masuk dana, memeriksa deposit, mencatat penarikan, dan menghubungkan transaksi dengan rekening atau aset digital.
Dua peran ini sangat penting untuk membongkar jaringan inti. Dari sisi teknis dan keuangan, penyidik bisa menemukan siapa pengendali, siapa pemilik keuntungan, serta bagaimana dana berpindah.
Empat WNI Diduga Membantu Operasional
Dalam kasus jaringan internasional itu, empat WNI juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga berperan membantu penyewaan gedung, menyediakan rekening bank dan kartu ATM, membantu transaksi kripto, serta mengurus dokumen keimigrasian para WNA.
Keterlibatan warga lokal menjadi perhatian karena jaringan asing biasanya membutuhkan pihak dalam negeri untuk beroperasi. Tanpa bantuan lokal, mereka akan lebih sulit menyewa tempat, mengakses layanan perbankan, dan mengatur kebutuhan administratif.
Penyewaan Gedung dan Akses Lokal
Penyewaan tempat menjadi bagian penting dari operasional jaringan. Gedung perkantoran memberi kesan formal, aman, dan tidak mencurigakan. Dari tempat seperti itu, operator dapat bekerja seperti perusahaan biasa, lengkap dengan komputer, koneksi internet, dan pembagian tugas.
Penyidik perlu memastikan siapa yang mengetahui aktivitas tersebut. Pemilik tempat, pengelola gedung, penyewa, dan pihak yang memfasilitasi dokumen harus diperiksa sesuai peran masing masing.
Rekening dan Kripto Jadi Jalur Dana
Penyediaan rekening dan kartu ATM membuat aliran dana lebih sulit dilacak. Jika rekening memakai nama orang lain, pengendali utama dapat bersembunyi. Transaksi kripto juga dapat dipakai untuk memindahkan dana lintas negara dengan cepat.
Karena itu, penegakan hukum terhadap judol harus masuk ke sisi transaksi. Tanpa memeriksa rekening, aset digital, dan jalur pembayaran, penyidikan hanya menyentuh lapisan luar.
Deposit Disebut Capai Rp13,9 Triliun
Dari analisis digital pada salah satu platform dalam kasus Hayam Wuruk, penyidik menemukan catatan deposit sekitar Rp13,9 triliun. Angka ini masih didalami bersama lembaga terkait. Polisi juga menyebut terdapat catatan keuntungan sekitar Rp1,69 triliun dari data yang ditemukan.
Catatan deposit sebesar itu memberi gambaran betapa besar perputaran uang dalam perjudian daring. Nilainya bukan lagi sekadar transaksi antar individu, melainkan perputaran ekonomi ilegal yang dapat menyedot uang masyarakat dalam jumlah sangat besar.
Perputaran Dana Menjadi Kunci Pembuktian
Data deposit sangat penting untuk membuktikan skala kejahatan. Dari catatan transaksi, penyidik dapat melihat jumlah pengguna, frekuensi transaksi, rekening tujuan, akun pembayaran, dan jaringan yang menerima keuntungan.
Namun, angka transaksi perlu diuji. Penyidik harus memastikan data tersebut berasal dari platform yang benar, tidak terduplikasi, dan dapat dihubungkan dengan tersangka. Di sinilah digital forensik dan analisis keuangan bekerja bersama.
PPATK dan OJK Dilibatkan
Penelusuran aliran uang membutuhkan dukungan PPATK dan OJK. PPATK dapat membantu membaca pola transaksi mencurigakan, sedangkan OJK berperan dalam koordinasi dengan sektor jasa keuangan. Perbankan dan penyedia pembayaran digital juga harus cepat merespons permintaan pemblokiran rekening.
Kerja lintas lembaga menjadi sangat penting karena uang judol bergerak lebih cepat daripada proses administrasi biasa. Jika lambat, dana bisa berpindah, dipecah, atau ditukar menjadi aset lain.
Atensi Presiden dan Tiga Kejahatan Prioritas
Kapolri menyebut penanganan judol menjadi bagian dari tiga tindak pidana yang mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto, selain narkoba dan penyelundupan. Penegasan ini menempatkan judol sebagai persoalan serius dalam agenda keamanan nasional.
Judol dianggap menggerogoti masyarakat dari ruang digital. Korbannya tidak selalu terlihat seperti korban kejahatan jalanan, tetapi kerugiannya dapat menghancurkan ekonomi keluarga, memicu utang, dan membuka jalan pada tindak pidana lain.
Judol Tidak Lagi Dipandang Ringan
Dulu perjudian sering dilihat sebagai pelanggaran sosial yang terbatas. Kini, bentuk daring membuat jangkauannya jauh lebih luas. Situs dapat diakses dari ponsel, promosi menyasar media sosial, dan transaksi berlangsung dalam hitungan detik.
Inilah alasan penindakan tidak bisa hanya berbasis razia fisik. Aparat harus masuk ke dunia digital, melacak server, membaca jejak transaksi, dan menutup akses promosi.
Keluarga Menjadi Korban Tersembunyi
Banyak kerusakan akibat judol terjadi di ruang keluarga. Gaji habis, tabungan lenyap, pinjaman menumpuk, hubungan rumah tangga terganggu, dan anak ikut merasakan tekanan ekonomi. Kerugian seperti ini sering tidak masuk laporan polisi, tetapi sangat terasa di masyarakat.
Karena itu, penindakan hukum perlu disertai edukasi. Masyarakat harus memahami bahwa judol dirancang membuat pengguna terus bermain, bukan memberi peluang menang yang adil.
Tantangan Penegakan Hukum Digital
Penanganan judol bukan pekerjaan mudah. Pelaku memakai teknologi, server luar negeri, akun anonim, transaksi berlapis, rekening pinjaman, dan promosi terselubung. Setiap kali satu jalur ditutup, jalur baru dapat muncul.
Polri perlu memperkuat kemampuan penyidik siber, digital forensik, analisis keuangan, dan kerja sama internasional. Tanpa kemampuan itu, jaringan besar akan selalu selangkah lebih cepat.
Server di Luar Negeri
Server luar negeri menjadi tantangan karena aparat tidak bisa langsung menyita atau memeriksa infrastruktur digital tanpa kerja sama hukum antarnegara. Pelaku sering memilih lokasi server yang longgar atau sulit dijangkau penyidik Indonesia.
Kerja sama internasional perlu diperkuat. Permintaan data, penelusuran IP, pemblokiran hosting, dan pelacakan operator lintas negara harus dilakukan dengan jalur hukum yang rapi.
Akun Anonim dan Identitas Palsu
Pelaku judol kerap memakai identitas palsu atau identitas orang lain. Rekening dapat dibuat atas nama pihak yang hanya dipinjam datanya. Nomor ponsel bisa berganti. Akun media sosial dapat dibuat massal. Semua itu menyulitkan penyidik menemukan pemilik sebenarnya.
Karena itu, penyidikan harus menggabungkan banyak bukti. Satu nomor ponsel saja tidak cukup. Perlu dicocokkan dengan perangkat, lokasi, rekening, alamat IP, percakapan, dan pola transaksi.
Platform Digital Harus Lebih Aktif
Pemberantasan judol tidak bisa hanya dibebankan kepada Polri dan Komdigi. Platform digital juga harus aktif menurunkan konten promosi, membatasi akun berulang, dan memperketat iklan yang mengarah ke perjudian. Banyak promosi judol menyamar sebagai hiburan, hadiah, gim, atau tautan komunitas.
Jika platform lambat bertindak, promosi akan terus menjangkau pengguna baru. Anak muda menjadi kelompok yang rawan karena banyak berinteraksi di media sosial dan aplikasi percakapan.
Komentar dan Tautan Pendek
Promosi judol sering muncul di kolom komentar akun populer. Pelaku memakai tautan pendek, bahasa disamarkan, dan gambar yang tidak langsung menunjukkan perjudian. Cara ini membuat konten sulit terdeteksi bila pemeriksaan hanya mengandalkan kata kunci umum.
Platform perlu memperkuat sistem deteksi berbasis pola. Akun yang berulang menyebarkan tautan serupa harus cepat dibatasi. Konten yang terindikasi mengarahkan ke situs perjudian harus segera diturunkan.
Iklan Terselubung Perlu Ditindak
Sebagian promosi tidak tampil seperti iklan judi. Ada yang memakai influencer kecil, akun meme, atau konten hiburan. Setelah pengguna tertarik, mereka diarahkan ke kanal tertutup. Pola ini membuat promosi terlihat lebih halus.
Pengawasan terhadap iklan terselubung perlu diperketat. Jika ada akun yang menerima keuntungan dari promosi judol, penegakan hukum dapat diarahkan tidak hanya kepada operator situs, tetapi juga pihak yang membantu memperluas pasar.
Masyarakat Bisa Ikut Menghambat Penyebaran
Peran masyarakat tetap penting. Setiap orang dapat membantu dengan tidak menyebarkan tautan, tidak mencoba situs, tidak memakai rekening untuk orang lain, dan melaporkan konten yang mencurigakan. Banyak jaringan judol berkembang karena ada orang yang bersedia meminjamkan rekening atau identitas dengan imbalan kecil.
Masyarakat perlu memahami bahwa meminjamkan rekening untuk aktivitas ilegal dapat berujung perkara pidana. Rekening yang terlihat pasif bisa saja dipakai menampung uang dari banyak korban.
Jangan Pinjamkan Rekening
Rekening bank dan dompet digital adalah identitas keuangan. Jika dipakai jaringan judol, pemilik rekening dapat terseret pemeriksaan. Alasan tidak tahu belum tentu cukup bila ada bukti rekening menerima dan mengirim dana ilegal.
Karena itu, jangan meminjamkan rekening, kartu ATM, akun dompet digital, atau akun kripto kepada pihak lain. Imbalan kecil tidak sebanding dengan risiko hukum.
Laporkan Konten Mencurigakan
Konten promosi judol dapat dilaporkan ke kanal resmi pemerintah atau platform terkait. Laporan masyarakat membantu mempercepat pemblokiran. Semakin cepat konten diturunkan, semakin kecil peluang pengguna baru masuk ke jaringan.
Pelaporan juga perlu disertai bukti, seperti tangkapan layar, tautan, nama akun, dan waktu penemuan. Data itu memudahkan verifikasi.
Polri Perlu Menjaga Konsistensi
Capaian 718 kasus dan 1.164 tersangka merupakan angka besar, tetapi tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi. Perkara yang sudah diungkap harus diproses sampai pengadilan. Berkas harus kuat, barang bukti harus rapi, dan aliran dana harus ditelusuri.
Publik perlu melihat bahwa penindakan tidak berhenti pada konferensi pers. Kasus besar harus berlanjut menjadi dakwaan, persidangan, putusan, dan perampasan aset bila terbukti berasal dari kejahatan.
Berkas Perkara Harus Kuat
Kasus judol sering memuat bukti digital. Bukti seperti ini harus diambil dengan prosedur yang benar agar sah di pengadilan. Penyidik harus menjaga rantai penguasaan barang bukti, melakukan forensik digital, dan mencatat setiap tahapan pemeriksaan.
Jika prosedur lemah, pengadilan dapat mempertanyakan keabsahan bukti. Karena itu, kemampuan teknis penyidik menjadi faktor utama.
Aset Harus Dikejar Sampai Akhir
Uang hasil judol bisa berubah menjadi rumah, kendaraan, aset kripto, perusahaan, atau rekening pihak lain. Jika aset tidak dikejar, pelaku dapat tetap menikmati keuntungan setelah menjalani proses hukum.
Penerapan tindak pidana pencucian uang menjadi penting pada jaringan besar. Cara ini memungkinkan aparat mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku operasional.
Penindakan judol baru terasa tajam ketika pengendali, uang, aset, dan jaringan promosi ikut dijerat. Tanpa itu, operator kecil hanya akan digantikan orang baru.
Ruang Digital Harus Dibersihkan Bertahap
Pemblokiran 278 ribu situs dan konten menunjukkan luasnya ruang penyebaran judol. Namun, pembersihan ruang digital harus dilakukan bertahap dan terus menerus. Selama ada keuntungan besar, pelaku akan mencari cara baru untuk masuk ke ponsel masyarakat.
Polri, Komdigi, platform digital, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bergerak dalam satu jalur. Setiap pihak memegang bagian berbeda. Aparat menindak pelaku, Komdigi memblokir akses, bank menutup rekening, platform menurunkan konten, dan masyarakat menolak ikut menyebarkan.
Jangan Hanya Kejar Pemain
Pemain memang dapat dijerat hukum, tetapi penindakan paling penting harus menyasar operator, bandar, pemodal, penyedia infrastruktur, dan penerima keuntungan. Mereka adalah pihak yang membuat sistem berjalan dan mendapat hasil paling besar.
Jika hanya pemain yang ditindak, jaringan besar tetap bertahan. Karena itu, data 718 kasus perlu terus dibaca dari kedalaman perkara, bukan hanya jumlah pengungkapan.
Kerja Lintas Lembaga Harus Lebih Cepat
Judol bergerak sangat cepat. Pemblokiran situs harus cepat. Pembekuan rekening harus cepat. Permintaan data ke platform harus cepat. Koordinasi lambat memberi waktu bagi pelaku untuk menghapus bukti dan memindahkan uang.
Sistem kerja lintas lembaga perlu dibuat lebih ringkas tanpa mengabaikan prosedur hukum. Kecepatan dan ketelitian harus berjalan bersama.
Penindakan 2026 Menjadi Ujian Serius
Angka 718 kasus, 1.164 tersangka, Rp1,75 triliun barang bukti, dan 278 ribu situs serta konten yang diblokir menunjukkan bahwa penindakan judol pada 2026 berada pada skala besar. Polri tidak lagi menghadapi perjudian sebagai perkara pinggiran, melainkan kejahatan digital yang memiliki jaringan luas dan aliran uang besar.
Kasus Hayam Wuruk menjadi contoh betapa rumitnya jaringan tersebut. Ada ratusan WNA, ratusan perangkat digital, puluhan peran, 145 domain, server luar negeri, transaksi kripto, rekening nominee, dan dugaan nilai deposit mencapai belasan triliun rupiah.
Masyarakat Menunggu Hasil Persidangan
Setelah penetapan tersangka, masyarakat menunggu tahap berikutnya. Berkas perkara harus dilimpahkan, dakwaan disusun, dan pengadilan menguji seluruh bukti. Dari sana publik dapat melihat apakah jaringan besar benar benar diproses sampai tuntas.
Penindakan yang kuat akan memberi pesan jelas kepada pelaku lain. Indonesia tidak boleh menjadi tempat aman bagi jaringan perjudian daring, baik lokal maupun lintas negara.
Pemberantasan Judol Masih Bergerak
Polri menyatakan pemberantasan perjudian daring terus ditingkatkan. Dengan teknologi yang berubah cepat, penanganannya juga harus terus diperbarui. Situs dapat berganti, transaksi dapat menyamar, dan promosi dapat berpindah platform. Namun, pola besarnya tetap sama, jaringan ini membutuhkan pengguna, uang, perangkat, dan akses digital.
Di titik itulah penindakan harus diarahkan. Selama akses ditutup, uang dibekukan, operator dijerat, dan masyarakat menolak ikut menjadi bagian dari jaringan, ruang gerak judol akan semakin sempit.
